Buky: ADPSI Dorong seluruh DPRD provinsi jaga efektivitas pelaksanaan program pusat

BANDUNG,- ADPSI mendorong seluruh DPRD provinsi menjaga efektivitas pelaksanaan program pusat di daerah. Kebijakan pengurangan dana transfer daerah tidak perlu ditafsirkan sebagai ancaman, namun sebagai momentum merapikan tata kelola anggaran. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat yang juga Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa, dalam agenda Pengukuhan dan Rakernas ADPSI di Jakarta, Kamis (4/12). “Kami dari ADPSI sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Mendagri. Pengurangan dana transfer itu bukan membuat daerah merana, tapi bagian dari efisiensi anggaran,” ujar Buky. Buky menjelaskan, Pemprov Jabar telah mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi 41 BUMD. Dari jumlah tersebut, hanya tiga BUMD yang dinilai sehat secara korporasi dan memberikan dividen memadai. Pemerintah berencana merampingkan struktur agar tidak terus terbebani suntikan modal setiap tahun. Selain itu, efisiensi belanja operasional pegawai mulai dilakukan melalui sistem Work From Home (WFH) secara bergilir di seluruh OPD, pengurangan perjalanan dinas, serta penghematan energi di kantor-kantor pemerintahan. “Kita melaksanakan efisiensi, mulai dari pola WFH WFO, pengurangan perjalanan dinas, hingga evaluasi menyeluruh terhadap BUMD. Ini penerjemahan nyata bahwa pengurangan anggaran bukan hambatan, tapi cara mengefektifkan belanja daerah,” tutur Buky. Di sisi lain, Buky menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memastikan komitmennya mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Garuda. Dukungan itu ditegaskan agar implementasi di tingkat daerah berjalan efektif meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran melalui Perpres No. 1 Tahun 2025, termasuk pengurangan dana transfer daerah.