Inilah Pemaparan Ridwan Kamil Soal Rebana Metropolitan ke Menteri PPN/Bappenas RI

BANDUNG, roemahmedia.com - Meskipun DPRD Jabar telah menolak usulan Proyek Rebana Metropolitan masuk RPJMD, namun Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tetap berharap program Rebana Metropolitan masuk dalam daftar proyek strategis nasional.  Kang Emil mengklaim pengembangannya bisa berdampak pada perekonomian. Rebana Metropolitan mencakup sejumlah wilayah seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kuningan, termasuk wilayah Kota Cirebon Dia memaparkan potensi pengembangan kawasan tersebut kepada Menteri PPN/Bappenas RI. Menurutnya, Rebana Metropolitan sebagai sebuah konsep futuristik pendorong terbesar ketiga pertumbuhan ekonomi nasional. Rebana Metropolitan berpotensi menopang laju pertumbuhan ekonomi Jabar hingga 7,13 persen, dengan penyerapan tenaga kerja 4,39 juta orang dan proyeksi investasi 7,77 persen pada 2030. Mesin pertumbuhan Rebana Metropolitan akan berada di kawasan Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Kertajati (BIJB) di Majalengka, dan Cirebon. “Ini akan membantu (ekonomi) nasional. Sehingga saya berharap tim dari Bappenas menjadi quality control dalam pengembangan kawasan strategis Rebana ini,” katanya saat rakor virtual Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis dari Hotel Resinda, Kabupaten Karawang, Rabu (24/2). Jika Rebana Metropolitan didukung Pusat, Ridwan Kamil optimistis Jabar dapat menyumbang 1 persen pertumbuhan nasional. “Saya menawarkan (proyek strategis). Kalau mesin pertumbuhan ini dipakai, kita keroyok sama-sama sehingga menghasilkan persentase meningkat di 13 wilayah strategis nasional Cirebon, Patimban dan Rebana,” jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnnya, seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus IX telah sepakat menolak dan tidak akan menindaklanjuti usulan proyek Mercusuar Kawasan Metropolitan Rebana. Ada 4 poin mengapa Proyek mercusuar Kawasan Metropolitan Rebana ditolak,” tegas Wakil Ketua Pansus lX Yunandar Eka Perwira, baru-baru ini. Pertama, menyesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena terpilihnya presiden baru tahun 2019,  maka RPJMD yang dibuat tahun 2018 harus menyesuaikan dengan RPJMN. Kedua terkait dengan Permendagri No 90 tahun 2020. Tentang  struktur Pemerintahan yang harus diikuti. Ke tiga terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19, akibat Pandemi Covid 19 ini harus merubah strategi, merubah program merubah paradigma. keempat, terkait bagaimana kondisi ekonomi sekarang. Yunandar menuturkan, ditengah perjalanan pembahasan Raperda Perubahan RPJMD, pihak eksekutif menyodorkan proyek mercusuar tersebut. “Kami terkejut ketika pihak eksekutif (Pemprov Jabar) menyodorkan program  Kawasan Metropolitan Rebana  yang mencangkup 7 Kabupaten/Kota untuk dibahas dan dimasukan dalam Raperda Perubahan RPJMD. Padahal dalam Perda RPJMD Jabar 2018-2023 tidak ada sama sekali,” ujarnya. Dikatakannya dengan membuka 13 kawasan untuk industri baru di 7 kabupaten dan kota, yang meliputi Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kab Majalengka, Kab Subang dan Kabupaten Kuningan semuanya akan menjadi kawasan industri, justru dapat merombak sistem perekononomian di Jawa Barat. "Padahal di 7 Kabupaten/Kota tersebut belum tentu cocok untuk dijadikan kawasan pusat industri (KPI), Bahkan Kawasan Pusat Industri di Kab Karawang dan Bekasi saja, hingga kini menimbulkan masalah dari sisi lingkungan dan ketahanan pangan," jelasnya. Lebih lanjut Yunandar menilai, usulan proyek Kawasan Metropolitan Rebana, tidak ubahnya sebuah proyek mercusuar Gubernur Ridwan Kamil.  Hal itu dinilai anggaran yang dibutuhkan untuk menata Kawasan Metropolitan Rebana membutuhkan biaya yang cukup fantastis, yaitu mencapai sebesar Rp2.000 triliun. "Perlu diingat bahwa masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, tinggal 3 tahun lagi, dan belum tentu menjadi Gubernur lagi, karena kita semua sudah mendengar bahwa Ridwan Kamil akan maju bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang," imbuhnya. Yunandar Politikus PDIP mempertanyakan, untuk memenuhi anggaran Rp2.000 Triliun tersebut, dari mana dan siapa yang akan melanjutkannya. “Jangan sampai, gara-gara proyek mercusuar tersebut menambah beban APBD Jabar di masa yang akan datang," tandasnya.***