Ridwan Kamil Perlu Evaluasi Kinerja TAP dan Bapeda Terkait Penolakan Rebana

BANDUNG, roemahmedia.com - Penolakan DPRD Jabar atas usulan Proyek Rebana Metropolitan dinilai karena lemahnya komunikasi politik yang dibangun oleh pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Jabar.  Secara politis, kedepan bisa menjadi preseden buruk yang juga akan menghambat program-program strategis Jabar lainnya jika tidak segera dievaluasi kaitan sinergitas dengan DPRD Jabar. “Kang Emil harus evaluasi kembali kinerja team work yang terkait dengan suksesi Rebana Metropolitan, terutama dalam hal ini tim ahli Gubernur (TAP) dan Bapeda sebagai leading sektor,” ujar Mantan Anggota Komite Perencana Bidang Ekonomi Bapeda Jabar, Ir. M Atamimi, kepada roemahmedia.com, Selasa, 9 Maret 2021 melalui pesan WhatsApp. Atamimi juga mengingatkan, agar Ridwan Kamil dalam improvisasi kebijakan program harus terkait dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Kab/Kota. Setiap kebijakan pemerintah daerah harus sinergis, seperti sinergi dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). “Itu baru dilihat dari satu peraturan tentang industri, belum yang lainnya,” ujar Atamimi. “Saya kira pejabat di Bapeda pasti tahu hal itu, tapi kayaknya mungkin ‘takut’ memberikan masukan kepada TAPnya Ridwan Kamil, ya?” tanya Atamimi. Terpenting lagi, menurut Atamimi, Kang Emil dan team worknya harus pandai melobi dan membangun komunikasi politik dengan DPRD Jabar. “Saya menyakini faktor lemahnya komunikasi politik inilah menjadi penyebab kuat penolakan Rebana masuk RPJMD,” ujarnya. “Toh, semasa pemerintahan Aher, pembukaan kawasan Industri di Karawang mulus begitu saja, nggak ada tuh soal penolakan terkait pengaruh negatif terhadap ketahanan pangan, padahal jelas-jelas lahan sawah tergerus untuk membangun industri,” tambah Atamimi. Di sisi lain, menurut Atamimi, Rebana Metropolitan adalah proyek raksasa, Pemprov Jabar harus pandai pendekatan ke pemerintah pusat untuk dapat alokasi APBN. “Jujur saja, Jabar terkenal kurang piawai dalam melobi pemerintah pusat,” pungkas Atamimi.***