Webinar “BEWARA BKD JabarJuara” Kupas Tentang Optimalisasi Jafung, Diikuti 1.000 Partisipan

BANDUNG, roemahmedia.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengembangan Aparatur, menyelenggarakan kegiatan Webinar Kepegawaian Series bertajuk “BEWARA – BKD Jawa Barat Juara #VOL.1”, Kamis 12 Agustus 2021. BEWARA #VOL.1 mengangkat tema “Optimalisasi Jabatan Fungsional sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin” ini. Tema tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemahaman ini mengenai jabatan fungsional, mulai dari kedudukan, tanggung jawab, tugas, jenjang jabatan, mekanisme pengangkatan, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, sampai dengan pemberhentian.  Di samping itu, melalui Webinar BEWARA #VOL.1  ini diharapkan para ASN dapat lebih memahami bagaimana Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Khususnya bagi Jabatan Fungsional, sebagaimana diatur dalam PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar menjelaskan, BEWARA memiliki dua makna, pertama BEWARA dalam Bahasa Sunda berarti pemberitahuan atau pengumuman sebagai representasi dari esensi kegiatan webinar. Kedua,BEWARA merupakan akronim dari BKD Jawa Barat Juara. Yerry berharap BEWARA ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang efektif dalam situasi pandemi dan perpanjangan PPKM, sebagai bagian penting dari strategi optimalisasi penerapan manajemen PNS berdasarkan Sistem Merit dan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sekaligus untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu indikator kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023,” ujar Yerry. Sementara itu, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara – BKN, Sri Gantini sebagai narasumber BEWARA #VOL.1, menyampaikan materi tentang pengelolaan jabatan fungsional berdasarkan PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2019. Sedangkan narasumber lainnya, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian – BKN, Dr. Herman, M.Si., menjelaskan tentang Best Practice Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur. Lalu, Koordinator Manajemen Kinerja SDM Aparatur - Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan RB, Agus Yudi Wicaksono, menerangkan tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya Jabatan Fungsional berdasarkan PermenpanRB Nomor 8 Tahun 2021. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menjadi keynote speaker sekaligus membuka secara resmi kegiatan BEWARA #VOL.1 . Setiawan menjelaskan tentang model dan implementasi pola karier sebagai bagian dari reformasi manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, seiring keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam capaian penerapan Sistem Merit pada tahun 2020 dengan nilai 375,5 poin. Antusiasme peserta Webinar “BEWARA #VOL.1” yang sangat tinggi terlihat dari jumlah partisipan Zoom Meeting yang mencapai 1.000 partisipan dan yang menyaksikan melalui streaming YouTube Channel BKD JABARPROV pada H+1 sudah menembus 8.500 penonton.  Adapun jumlah peserta yang melakukan registrasi untuk mendapatkan e-certificate pada hari pelaksanaan hingga pukul 16.00 WIB menembus angka 3.100 orang yang berasal dari berbagai jabatan ASN. Mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, CPNS, dan PPPK, serta mahasiswa, tenaga honorer, dan masyarakat umum.  Asal instansi peserta juga beragam, tidak hanya dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tetapi juga dari instansi pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Melalui penyelenggaraan BEWARA #VOL.1 ini, BKD Provinsi Jawa Barat tetap produktif untuk mendorong terwujudnya ASN Jabar Juara atau SMART ASN sebagai lokomotif perwujudan World Class Bureaucracy, sekaligus dapat mengefisiensi anggaran untuk mendukung prgram penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.***