Ket foto (Humas BPBD Jabar): Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan (tengah) berfoto bersama awak media relawan tangguh bencana pada acara refleksi akhir tahun 2021 BPBD Jabar di Bandung Jumat 31/12/2021.
BANDUNG, roemahmedia.com - Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi terjadinya bencana tentu sangat diperlukan. Dalam periode golden time yakni nol sampai tiga puluh menit saat terjadinya bencana, 34 persen faktor keselamatan dari bencana bersumber dari kesiapsiagaan individu yang terbentuk karena pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan evakuasi.
Sedangkan, 31 persennya bersumber dari pertolongan orang-orang terdekat, yakni anggota keluarga yang juga memiliki pengetahuan dan rencana kontigensi yang dilatihkan jika terjadi bencana.
Kemudian,17 persen faktor keselamatan lainnya bersumber dari pertolongan komunitas (tetangga se-RT/RW kalau dilingkungan tempat tinggal atau rekan sekantor/pabrik, dll kalau dilingkungan tempat kerja).
Nah semua petunjuk di atas berupa penggalan-penggalan informasi yang ada di https://bpbd.jabarprov.go.id. Website punyanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar.
Pada acara refleksi akhir Tahun 2021 di Aula Kantor BPBD Jabar, Jumat 31/12/2021, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan sempat pula ekspose tentang profil website BPBD Jabar tersebut. “Pemuktahiran website ini terus kami lakukan,” ujar Dani.
Peranan media sosial memang sangat penting untuk membantu menyampaikan informasi maupun edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama penerapan budaya masyarakat yang tangguh bencana, serta masyarakat bisa terhindar dari informasi hoaks soal bencana.
“Di website kami juga ada link ke BMKG, sehingga salahsatu manfaatnya dapat akses informasi yang update soal kebencanaan,” jelas Dani.
Di sisi lain, menurut Dani, kesiapsagaan individu, keluarga dan komunitas mutlak diperlukan dalam membangun masyarakat yang berbudaya tangguh bencana.
“Peran BPBD, Tim SAR dan petugas lainnya hanya menyumbang 1,8 persen saja, karena pada saat golden time mereka tidak berada persis di tempat bencana," ujar Dani.
Kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana menjadi mutlak. Selain untuk mencegah terjadi bencana, dua hal tersebut dapat meminimalisasi potensi korban meninggal dunia dan kerugian harta benda.
Dani mengatakan, jika masyarakat sadar akan potensi bencana di lingkungan sekitarnya, maka mereka dapat melakukan mitigasi bencana.
Contohnya dengan rutin memeriksa dan membersihkan saluran-saluran air di sekitarnya, supaya tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya.
Memeriksa tebing-tebing, apakah vegetasinya atau tembok penahan tanahnya masih bagus.
Jika terjadi retakan di tanah atau di tembok penahan tersebut apalagi ada aliran air yang merembes, hal itu merupakan tanda bahwa bisa terjadi potensi longsoran yang berbahaya.
"Dalam kondisi demikian khususnya ketika terjadi hujan lebat, sebaiknya masyarakat yang bermukim di sekitar tebing seperti itu melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman," ucapnya.
"Hal yang sama bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jika tinggi muka air sungai sudah mencapai level yang membahayakan, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi," imbuhnya.
Dani mengungkapkan Jabar rawan bencana. Semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi.
Dari 27 kabupaten/kota, 14 daerah masuk kategori risiko bencana tinggi dan 13 daerah berisiko bencana sedang. Artinya, tidak ada daerah di Jabar yang masuk kategori risiko bencana rendah. Pihaknya sudah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa.
Hal itu dilakukan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada amat krusial.
“Hanya gempa yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadi. Tapi kalau banjir, kita lihat dari kondisi alam termasuk banjir rob karena air laut yang naik. Sedangkan, tsunami dan gempa tidak bisa diprediksi," kata Dani.
Setelah peta rawan bencana disusun, kata Dani, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari RPB itu, rencana kontingensi jenis kebencanaan untuk setiap kabupaten/kota dapat disusun.
“Dari rencana dan peta rawan bencana itu, pemerintah desa bisa menyusun, misalnya jalur evakuasi manakala akan berpotensi bencana, tempat evakuasi atau pengungsian. Kalau itu sudah ditambah kesiapan personel dan peralatan bencana, maka bencana itu bisa kita hadapi," ucapnya.
“Ada yang bisa kita cegah, ada yang tidak bisa, seperti gempa. Tapi, kalau kita punya kesiapsiagaan, paling tidak bisa meminimalisasi dampak atau risiko," imbuhnya.
Jumlah bencana di Jawa Barat, menurut Dani, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2016 lalu terjadi 500 kejadian dan terus meningkat pada 2021 sebanyak 2.400-an kejadian.
Pada 2016 tercatat 500 bencana di wilayahnya. "Naik ke 1.200 tahun 2017 lalu 1.500 tahun 2018," katanya.
Sepanjang 2021 ini, terdapat 2.400-an kejadian bencana di Jawa Barat. Sehari bisa 5-6 kali.
Berdasarkan data, mayoritas bencana adalah tanah longsor dan banjir. "Semua wilayah di Jawa Barat lengkap. Hampir semua ada potensi bencana," kata Dani. Penambahan jumlah bencana inipun, lanjutnya, terjadi karena dimasukannya kebakaran ke dalam data kebencanaan di BPBD. Sebelumnya, kejadian itu masuk ke dalam dinas pemadam kebakaran kabupaten/kota.
Dani menambahkan pihaknya sudah menyusun peta kebencanaan di Jawa Barat. Bahkan, pemetaan inipun sudah dimasukan ke dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling berpotensi bencana. "Potensi bencananya tanah longsor dan banjir," kata dia. Kabupaten Garut dan Cianjur juga menjadi daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi. "Dalam indeks risiko bencana itu ada unsur bahaya, kerentanan dari sosial ekonomi, kemiskinan, pendidikan rendah, dan infrastruktur kurang. Lalu kapasitas daerah. Bogor meski paling banyak potensi bencananya, tapi kapasitas wilayahnya bagus seperti kemampuan APBD dan infrastruktur," katanya. A
Disinggung berapa kebutuhan ideal anggaran untuk penanggulangan bencana, menurut dia, kemampuan Jawa Barat masih tergolong rendah. "Idealnya Rp100 miliar sampai Rp500 miliar. Sekarang hanya Rp30 miliar," tambah DaniAnda Ingin Tangguh Bencana? Yuk Kunjungi Website BPBD Jabar
Ket foto (Humas BPBD Jabar): Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan (tengah) berfoto bersama awak media relawan tangguh bencana pada acara refleksi akhir tahun 2021 BPBD Jabar di Bandung Jumat 31/12/2021.
BANDUNG, roemahmedia.com - Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi terjadinya bencana tentu sangat diperlukan. Dalam periode golden time yakni nol sampai tiga puluh menit saat terjadinya bencana, 34 persen faktor keselamatan dari bencana bersumber dari kesiapsiagaan individu yang terbentuk karena pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan evakuasi.
Sedangkan, 31 persennya bersumber dari pertolongan orang-orang terdekat, yakni anggota keluarga yang juga memiliki pengetahuan dan rencana kontigensi yang dilatihkan jika terjadi bencana.
Kemudian,17 persen faktor keselamatan lainnya bersumber dari pertolongan komunitas (tetangga se-RT/RW kalau dilingkungan tempat tinggal atau rekan sekantor/pabrik, dll kalau dilingkungan tempat kerja).
Nah semua petunjuk di atas berupa penggalan-penggalan informasi yang ada di https://bpbd.jabarprov.go.id. Website punyanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar.
Pada acara refleksi akhir Tahun 2021 di Aula Kantor BPBD Jabar, Jumat 31/12/2021, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan sempat pula ekspose tentang profil website BPBD Jabar tersebut. “Pemuktahiran website ini terus kami lakukan,” ujar Dani.
Peranan media sosial memang sangat penting untuk membantu menyampaikan informasi maupun edukasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama penerapan budaya masyarakat yang tangguh bencana, serta masyarakat bisa terhindar dari informasi hoaks soal bencana.
“Di website kami juga ada link ke BMKG, sehingga salahsatu manfaatnya dapat akses informasi yang update soal kebencanaan,” jelas Dani.
Di sisi lain, menurut Dani, kesiapsagaan individu, keluarga dan komunitas mutlak diperlukan dalam membangun masyarakat yang berbudaya tangguh bencana.
“Peran BPBD, Tim SAR dan petugas lainnya hanya menyumbang 1,8 persen saja, karena pada saat golden time mereka tidak berada persis di tempat bencana," ujar Dani.
Kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana menjadi mutlak. Selain untuk mencegah terjadi bencana, dua hal tersebut dapat meminimalisasi potensi korban meninggal dunia dan kerugian harta benda.
Dani mengatakan, jika masyarakat sadar akan potensi bencana di lingkungan sekitarnya, maka mereka dapat melakukan mitigasi bencana.
Contohnya dengan rutin memeriksa dan membersihkan saluran-saluran air di sekitarnya, supaya tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya.
Memeriksa tebing-tebing, apakah vegetasinya atau tembok penahan tanahnya masih bagus.
Jika terjadi retakan di tanah atau di tembok penahan tersebut apalagi ada aliran air yang merembes, hal itu merupakan tanda bahwa bisa terjadi potensi longsoran yang berbahaya.
"Dalam kondisi demikian khususnya ketika terjadi hujan lebat, sebaiknya masyarakat yang bermukim di sekitar tebing seperti itu melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman," ucapnya.
"Hal yang sama bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jika tinggi muka air sungai sudah mencapai level yang membahayakan, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi," imbuhnya.
Dani mengungkapkan Jabar rawan bencana. Semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi.
Dari 27 kabupaten/kota, 14 daerah masuk kategori risiko bencana tinggi dan 13 daerah berisiko bencana sedang. Artinya, tidak ada daerah di Jabar yang masuk kategori risiko bencana rendah. Pihaknya sudah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa.
Hal itu dilakukan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya. Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada amat krusial.
“Hanya gempa yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadi. Tapi kalau banjir, kita lihat dari kondisi alam termasuk banjir rob karena air laut yang naik. Sedangkan, tsunami dan gempa tidak bisa diprediksi," kata Dani.
Setelah peta rawan bencana disusun, kata Dani, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari RPB itu, rencana kontingensi jenis kebencanaan untuk setiap kabupaten/kota dapat disusun.
“Dari rencana dan peta rawan bencana itu, pemerintah desa bisa menyusun, misalnya jalur evakuasi manakala akan berpotensi bencana, tempat evakuasi atau pengungsian. Kalau itu sudah ditambah kesiapan personel dan peralatan bencana, maka bencana itu bisa kita hadapi," ucapnya.
“Ada yang bisa kita cegah, ada yang tidak bisa, seperti gempa. Tapi, kalau kita punya kesiapsiagaan, paling tidak bisa meminimalisasi dampak atau risiko," imbuhnya.
Jumlah bencana di Jawa Barat, menurut Dani, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2016 lalu terjadi 500 kejadian dan terus meningkat pada 2021 sebanyak 2.400-an kejadian.
Pada 2016 tercatat 500 bencana di wilayahnya. "Naik ke 1.200 tahun 2017 lalu 1.500 tahun 2018," katanya.
Sepanjang 2021 ini, terdapat 2.400-an kejadian bencana di Jawa Barat. Sehari bisa 5-6 kali.
Berdasarkan data, mayoritas bencana adalah tanah longsor dan banjir. "Semua wilayah di Jawa Barat lengkap. Hampir semua ada potensi bencana," kata Dani. Penambahan jumlah bencana inipun, lanjutnya, terjadi karena dimasukannya kebakaran ke dalam data kebencanaan di BPBD. Sebelumnya, kejadian itu masuk ke dalam dinas pemadam kebakaran kabupaten/kota.
Dani menambahkan pihaknya sudah menyusun peta kebencanaan di Jawa Barat. Bahkan, pemetaan inipun sudah dimasukan ke dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling berpotensi bencana. "Potensi bencananya tanah longsor dan banjir," kata dia. Kabupaten Garut dan Cianjur juga menjadi daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi. "Dalam indeks risiko bencana itu ada unsur bahaya, kerentanan dari sosial ekonomi, kemiskinan, pendidikan rendah, dan infrastruktur kurang. Lalu kapasitas daerah. Bogor meski paling banyak potensi bencananya, tapi kapasitas wilayahnya bagus seperti kemampuan APBD dan infrastruktur," katanya. A
Disinggung berapa kebutuhan ideal anggaran untuk penanggulangan bencana, menurut dia, kemampuan Jawa Barat masih tergolong rendah. "Idealnya Rp100 miliar sampai Rp500 miliar. Sekarang hanya Rp30 miliar," tambah Dani
