BOGOR — Masalah jalur tambang di Parung Panjang Kab. Bogor perlu percepatan penyelesaiannya karena selama ini sudah meresahkan masyarakat.
Di sisi lain, kerusakan jalan provinsi di wilayah tersebut semakin parah akibat kendaraan tambang yang melampaui kapasitas beban yang ditentukan.
Demikian ditekankan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc, pada Diskusi mengenai infrastruktur Kab. Bogor belum lama ini
"Jalan provinsi di jalur tambang Parung Panjang memiliki kapasitas sekitar 8 ton, tetapi kendaraan tambang yang melintas sering membawa beban jauh melebihi kapasitas itu. Akibatnya, jalan cepat rusak," ungkap Ricky.
Ricky menegaskan bahwa permasalahan jalur tambang tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan yang membuat solusi menjadi semakin kompleks.
"Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi ada dimensi kepentingan yang harus diselesaikan dengan hati-hati," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, H. Ricky mendesak percepatan pembangunan jalur alternatif yang saat ini dikelola oleh PT Jasa Sarana bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, ia menilai prosesnya berjalan lambat.
“Pembebasan lahan masih menjadi kendala besar. Saya merasa prosesnya belum cukup cepat. Pemerintah dan PT Jasa Sarana harus mempercepat hal ini agar masalah tidak terus berlarut-larut,” tegasnya.
H. Ricky juga menyoroti kemungkinan penggunaan jalur yang melintasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menurutnya, opsi ini lebih cepat dan efisien karena merupakan aset negara.
"Jalur PTPN bisa menjadi alternatif yang lebih murah dan praktis jika dikelola dengan baik," ujarnya.
Legislator Jabar (Gerindra) Ricky Minta Percepatan Penyelesaian Masalah Jalur Tambang
