BANDUNG,- Dinas ESDM Jabar terus melakukan percepatan penataan air tanah guna menjaga lingkungan dan konservasi air tanah. Salahsatunya dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dalam penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), yaitu secara digitalisasi.
"Sistem ini dapat mendukung pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan melalui pengawasan yang lebih efektif," ujar Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono.
Bambang menyampaikannya pada Focus Group Discussion "Integrasi Sistem Informasi Terpadu dalam Penyelenggaraan Penetapan NPA di Jawa Barat", yang diselenggarakan Dinas ESDM Jabar di Bandung belum lama ini.
Hadir pula, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Mas Adi Komar dan seluruh Instansi pengelola pajak Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
"Diharapkan kedepan dapat menerapkan digitalisasi dalam pemantauan dan monitoring pengambilan air tanah di setiap titik sumur pengambilan air tanah", ujar Bambang.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat - Mas Adi Komar mengemukakan, tolak ukur dan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencakup integrasi layanan digital, efisiensi tata kelola, keterpaduan data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Hal ini sejalan dengan amanat kepala daerah dalam visi dan misi yang mengedepankan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang responsif.
"Implementasi SPBE dituntut lebih akseleratif agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, adaptif, dan berbasis data," ujar Adi Komar.
Pada acara tersebut dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara Dinas ESDM Jabar dengan seluruh Instansi pengelola pajak Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pelaksanaan integrasi sistem terpadu untuk mendukung penyelenggaraan digitalisasi penetapan NPA di Jawa Barat.
Sementara itu, untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan penetapan NPA, Bapenda Kota Bandung telah menginisiasi integrasi sistem terpadu antara Aplikasi One Stop Monitoring System (Eosmosys) Dinas ESDM Jabar dengan Aplikasi Pajak Air Tanah Terintegrasi Daerah (Pantera) Bapenda Kota Bandung, dalam bentuk Berita Acara Penggunaan Application Programming Interface (API) Integrasi.
Ditandatangani bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Diharapkan acara ini menjadi momen berharga sebagai langkah awal dalam implementasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).ESDM Jabar Terapkan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah secara Digital
BANDUNG,- Dinas ESDM Jabar terus melakukan percepatan penataan air tanah guna menjaga lingkungan dan konservasi air tanah. Salahsatunya dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dalam penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), yaitu secara digitalisasi.
"Sistem ini dapat mendukung pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan melalui pengawasan yang lebih efektif," ujar Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono.
Bambang menyampaikannya pada Focus Group Discussion "Integrasi Sistem Informasi Terpadu dalam Penyelenggaraan Penetapan NPA di Jawa Barat", yang diselenggarakan Dinas ESDM Jabar di Bandung belum lama ini.
Hadir pula, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Mas Adi Komar dan seluruh Instansi pengelola pajak Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
"Diharapkan kedepan dapat menerapkan digitalisasi dalam pemantauan dan monitoring pengambilan air tanah di setiap titik sumur pengambilan air tanah", ujar Bambang.
Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat - Mas Adi Komar mengemukakan, tolak ukur dan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencakup integrasi layanan digital, efisiensi tata kelola, keterpaduan data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Hal ini sejalan dengan amanat kepala daerah dalam visi dan misi yang mengedepankan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang responsif.
"Implementasi SPBE dituntut lebih akseleratif agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, adaptif, dan berbasis data," ujar Adi Komar.
Pada acara tersebut dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara Dinas ESDM Jabar dengan seluruh Instansi pengelola pajak Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pelaksanaan integrasi sistem terpadu untuk mendukung penyelenggaraan digitalisasi penetapan NPA di Jawa Barat.
Sementara itu, untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan penetapan NPA, Bapenda Kota Bandung telah menginisiasi integrasi sistem terpadu antara Aplikasi One Stop Monitoring System (Eosmosys) Dinas ESDM Jabar dengan Aplikasi Pajak Air Tanah Terintegrasi Daerah (Pantera) Bapenda Kota Bandung, dalam bentuk Berita Acara Penggunaan Application Programming Interface (API) Integrasi.
Ditandatangani bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Diharapkan acara ini menjadi momen berharga sebagai langkah awal dalam implementasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
