BPS Jabar: Penutupan Tambang ilegal oleh KDM tidak ganggu stabilitas ekonomi Jabar

BANDUNG,- Badan Pusat Statistik Jabar menilai tekanan di sektor pertambangan pasca penutupan sejumlah tambang ilegal oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) tidak mengganggu stabilitas ekonomi Jabar secara keseluruhan. “Ini menunjukkan struktur ekonomi Jawa Barat cukup kuat. Meski ada kontraksi di satu sektor, sektor lain mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati di Kantor BPS Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). Langkah berani KDM dalam menertibkan pertambangan ilegal sepanjang tahun 2025 membuahkan hasil ganda yakni tata kelola lingkungan yang lebih baik. Namun di sisi lain menyebabkan sektor pertambangan menjadi satu-satunya titik lemah dalam rapor ekonomi Jabar. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, sektor pertambangan mencatatkan rapor merah dengan kontraksi sebesar 4,8 persen (y-on-y) pada triwulan IV 2025. Angka ini menjadikannya satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh negatif di tengah moncernya sektor lain. Ari Anggorowati mengatakan, kontraksi tersebut berkaitan langsung dengan penutupan sejumlah tambang ilegal yang berdampak pada berhentinya aktivitas produksi dan tenaga kerja di sektor tersebut. Ketika tambang ditutup, otomatis tidak ada lagi aktivitas produksi maupun pekerjaan yang berjalan. Produksi turun, penyerapan tenaga kerja juga ikut menurun. Meski menekan kinerja pertambangan, Ari menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari upaya penertiban dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga tata kelola pertambangan dan lingkungan di Jabar. Kontraksi sektor pertambangan terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Jabar yang tetap terjaga. Secara keseluruhan, ekonomi Jabar pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,85 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,39 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar triwulan IV 2025 atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp474,29 triliun. Kendati demikian, kontribusi pertambangan terhadap PDRB relatif kecil dan semakin tertekan akibat berhentinya sejumlah kegiatan tambang ilegal. Pihaknya mencatat, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekonomi Jabar dengan kontribusi 40,05 persen, diikuti perdagangan dan konstruksi. Sebaliknya, lanjut Ari, pertambangan justru menjadi satu-satunya sektor yang mencatatkan pertumbuhan negatif. Dampak penertiban tambang juga terasa pada penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. "Ketika tambang tidak lagi beroperasi, maka aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerja ikut terhenti," jelas Ari.