Sosok misterius OM Den Mencuat disebut mafia proyek di Dinas Bina Marga Jabar

BANDUNG,- Sosok misterius "Om Den" mencuat disebut-sebut mafia proyek, diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengendali aliran dana dalam praktik pengkondisian sejumlah proyek di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar. "Om Den" ini juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis anti korupsi di Jabar. Bahkan mereka minta penjelasan langsung dari Pejabat Dinas Bina Marga Jabar untuk membeberkan jati diri "Om Den". Namun saat dikonfirmasi kepada Humas Dinas Bina Marga Jabar Ronny mengakui sama sekali tidak mengenal sosok misterius tersebut. "Di lingkungan Dinas Bina Marga tidak ada yang tahu dan mengenal Om Den," jelas Ronny, Minggu 1/02/2025. Penjelasan siapa sosok misterius Om Den ini juga menjadi salah satu tuntutan gelar aksi massa Global Investigasi Aliansi Jabar Maju yang terdiri dari LSM TRINUSA, LSM KOREK, GARDA DPP Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka, dan Ksatria Heulang Wirabuana 86 (KHW 86) di kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 3 Februari 2026. Isu yang paling disorot dalam aksi ini adalah merebaknya dugaan keberadaan Om Den dan sindikat mafia proyek di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Aliansi menduga kuat adanya praktik pengkondisian tender, hingga dugaan ijon uang proyek yang melibatkan aktor-aktor internal. Aksi ini digelar sebagai bentuk tekanan publik terhadap dugaan kuat praktik penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran pembangunan infrastruktur daerah. Dalam rilis yang diterima roemahmedia, Minggu 1/02, Aliansi Jabar Maju secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap oknum pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga Jawa Barat yang diduga mengadu domba masyarakat. Mereka menilai praktik tersebut tidak hanya mencederai etika birokrasi, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari skema kepentingan tertentu. Selain itu, massa aksi menuntut penjelasan dan klarifikasi terbuka terkait pengelolaan program serta kegiatan pembangunan infrastruktur. Aliansi Jabar Maju juga menuntut keterbukaan informasi publik secara menyeluruh, khususnya menyangkut perencanaan dan realisasi anggaran Tahun 2025 yang hingga kini dinilai tertutup dan minim transparansi. Tak berhenti di situ, Aliansi Jabar Maju juga menuntut pencopotan kepala-kepala UPTD yang dinilai tidak kompeten dan tidak profesional di bidangnya. Mereka menilai pembiaran terhadap pejabat yang tidak berkapasitas hanya akan memperparah tata kelola infrastruktur dan membuka ruang korupsi yang lebih masif. Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, yang juga bertindak sebagai salah satu penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. “Aksi ini adalah wujud tanggung jawab moral kami untuk mendorong pemberantasan korupsi dan menekan oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik yang merugikan keuangan daerah dan mencederai kepentingan publik,” tegas Ait.