BANDUNG,- Ribuan warga dari Kec. Parungpanjang, Cigudek dan Rumpin Kab. Bogor mendemo Kantor Bupati Bogor pada 4-5 Mei 2026, menuntut pembukaan kembali tambang.
Warga menuntut kepastian ekonomi akibat penutupan operasional tambang. Bupati Bogor merespons dengan meminta Dedi Mulyadi meninjau kembali izin tambang.
Namun, apa mau dikata, tuntutan pembukaam tambang berizin tersebut "keukeuh" ditolak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Meskipun didesak oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, Dedi menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parung Panjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.
KDM menjelaskan salah satu ganjalan utama dalam penyelesaian konflik tambang ini adalah ketidaksesuaian data terkait kompensasi bagi para pekerja.
Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya berkisar 3.000 orang. Namun, pihak desa mengajukan data sebanyak 18.000 penerima.
"Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan," kata KDM di Bandung, Rabu, 6 Mei 2026.
KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. Namun, Dedi memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.
KDM belum memenuhi pertemuan itu karena menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal.
"Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tegasnya.
Lebih lanjut, KDM menekankan urusan tambang bukan sekadar masalah ekonomi bagi pengusaha dan pekerja di dalamnya, melainkan menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi di jalur Parung Panjang.
KDM tidak ingin masyarakat di daerah tersebut kembali menderita akibat dampak truk tambang yang selama ini menyebabkan depresi hingga korban jiwa.
"Kalau tambang dibuka sekarang, jalannya mau lewat mana? Pasti lewat Parung Panjang lagi. Nanti masyarakat di sana demo lagi. Saya harus mengambil jalan tengah. Fokus kita adalah memastikan anak sekolah, pekerja kantor, dan pedagang di sana bisa bepergian dengan nyaman," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke perbatasan Banten dan memberikan santunan bagi korban terdampak di masa lalu.
KDM juga mengklaim telah menawarkan solusi bagi para pekerja kasar tambang untuk beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Tawaran ini mencakup upah yang layak serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya hanya Rp40.000–Rp50.000 per hari tanpa asuransi itu. Mau saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Jabar untuk wilayah Bogor. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memberi datanya," katanya.
KDM keukeuh tolak membuka Tambang Parung panjang Kab. Bogor, Meski Bupati Bogor Turut Mendesak
