Ketua GNPKRI Jabar Abah Nana.
BANDUNG, roemahmedia.com Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) Jabar Abah Nana meminta KPK menyelediki penunjukkan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya menjadi Penjabat (Pj) Bupati Cirebon oleh Kemendagri karena ada kejanggalan.
Kejanggalan tersebut dari informasi yang diperoleh GNPKRI Jabar adalah Wahyu Mijaya tidak diusulkan sebagai Pj Bupati Cirebon oleh Pj Gubernur Jabar Bey T Machmudin. Dari usulan yang diajukan adalah Pejabat dari BPSDM Kemendagri, kemudian dua lainnya dari Kepala OPD Pemprov Jabar yang bukan Kadisdik Jabar.
Kejanggalan lainnya, penunjukkan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya sebagai Pj Bupati Cirebon sangat ironis mengingat Pemprov Jabar telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa hari sebelum penunjukkan Wahyu jadi Pj Bupati Cirebon. Tentunya sebagai tupoksi utama pelaksanaan PPDB, peran Kadisdik sangat vital.
"Jangan mentang-mentang punya kewenangan, Kemendagri semau gue menunjuk Pj Kepala Daerah harus diliat sikon Pejabat," ujar Abah Nana, Kamis 23 Mei 2024.
Menurut Abah Nana, GNPKRI Jabar akan melakukan konfirmasi kepada Kemendagri, Pemprov Jabar dan Wahyu Mijaya.
"Ini demi kebaikan semua pihak jangan sampai jadi rame dan isu-isu negatif mengenai penunjukkan Pj Bupati Cirebon ini dan mengundang situasi tidak kondusif di lingkungan Pemprov Jabar maupun masyarakat Jabar," ujar Abah Nana.
Abah Nana mengemukakan pihaknya bukan menyangsikan kredibilitas Wahyu Mijaya, namun ada kejanggalan dalam prosesnya mengapa bisa "ujug-ujug" ditunjuk menjadi Pj Bupati Cirebon di saat beberapa hari PPDB Jabar dimulai dan dalam pelaksanaannya peranan Kadisdik Jabar sangat dibutuhkan.
"Dipastikan Pj Gubernur Bet kaget dan tidak mengira Wahyu jadi Pj Bupati Cirebon," ujar Abah Nana.
Seperti diberitakan roemahmedia.com sebelumnya, Gubernur Jabar Bey T Machmudin dikabarkan kaget dan tidak menduga kalau Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya ditunjuk Kemendagri menjadi Pj Bupati Cirebon.
Dikabarkan pula, penunjukkan Wahyu jadi Pj Bupati tidak sesuai dengan nama-nama usulan pejabat yang diajukan Bey ke Kemendagri.
Hal ini memang cukup beralasan mengingat Pemprov Jabar baru saja Kick Off Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA/SMK.
Peran Kepala Disdik Jabar tentu sangat vital untuk melaksanakan penyelenggaraan PPDB 2024 tersebut.
Namun, apa mau dikata , penunjukkan penjabat kepala daerah merupakan kewenangan Kemendagri, pihak Gubernur hanyalah sekadar memberikan ajuan calon penjabat bupati/walikota.
Bey pun gerak cepat segera menunjuk Kasatpol PP Jabar M Ade Afriandi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Jabar.
Sebelumnya, kick off PPDB 2024 Jabar ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, dan Kajati Jabar, sekaligus Kick Off PPDB 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/5/2024).
Namun, sembilan hari kemudian Wahyu Mijaya ditunjuk Kemendagri jadi Pj Bupati Cirebon dan harus dilantik oleh Pj Gubernur Jabar Bey T Machmudin berdasarkan Keputusan Mendagri RI Nomor: 100.2.1.3 - 1075, di Gedung Sate Jumat (17/5/2024).
Bey dalam sambutannya sempat menyentil Wahyu yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Jabar diharapkan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh terbaik dan terhindar dari kecurangan.
"Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, saya harapkan Kabupaten Cirebon menjadi contoh terbaik dalam PPDB tahun ini," ucapnya.
Sedangkan Kasatpol PP Jabar M Ade Afriandi membenarkan dirinya ditunjuk Pj Gubernur Jabar menjadi Plh Kadisdik Jabar. "Sebagai ASN kita harus siap diberikan tugas dan Saya akan berusaha sebaik-baiknya menjalankan amanah ini," ujar Ade melalui pesan singkat WhatsApp-nya, Minggu malam 19/5/2024.
Ade pun akan bergerak cepat melaksanakan tugasnya terutama pelaksanaan PPDB 2024 yang sudah kick off.
Pendaftaran PPDB 2024 tahap 1 dimulai tanggal 3 Juni 2024. Pendaftaran dilakukan secara daring di aplikasi Sapawarga dan _website_ Dinas Pendidikan Jabar.
Untuk aplikasi, pendaftar bisa menggunakan Sapawarga atau pun _website_ Dinas Pendidikan Jabar. Semua ada dalam satu tempat sampai pengaduan ada di situ.
Untuk tahap 1 ini dikhususkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Total kuota PPDB 2024 baik sekolah negeri dan swasta lebih dari 700.000.
Kuota untuk negeri 300.000-an, total dengan sekolah swasta jadi 700.000-an. Sekarang perbedaannya pada tahap satu menggunakan zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu, selebihnya di tahap dua.GNPKRI Jabar minta KPK selidiki Penunjukkan Wahyu Jadi Pj Bupati Cirebon, Ada Kejanggalan!
Ketua GNPKRI Jabar Abah Nana.
BANDUNG, roemahmedia.com Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) Jabar Abah Nana meminta KPK menyelediki penunjukkan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya menjadi Penjabat (Pj) Bupati Cirebon oleh Kemendagri karena ada kejanggalan.
Kejanggalan tersebut dari informasi yang diperoleh GNPKRI Jabar adalah Wahyu Mijaya tidak diusulkan sebagai Pj Bupati Cirebon oleh Pj Gubernur Jabar Bey T Machmudin. Dari usulan yang diajukan adalah Pejabat dari BPSDM Kemendagri, kemudian dua lainnya dari Kepala OPD Pemprov Jabar yang bukan Kadisdik Jabar.
Kejanggalan lainnya, penunjukkan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya sebagai Pj Bupati Cirebon sangat ironis mengingat Pemprov Jabar telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa hari sebelum penunjukkan Wahyu jadi Pj Bupati Cirebon. Tentunya sebagai tupoksi utama pelaksanaan PPDB, peran Kadisdik sangat vital.
"Jangan mentang-mentang punya kewenangan, Kemendagri semau gue menunjuk Pj Kepala Daerah harus diliat sikon Pejabat," ujar Abah Nana, Kamis 23 Mei 2024.
Menurut Abah Nana, GNPKRI Jabar akan melakukan konfirmasi kepada Kemendagri, Pemprov Jabar dan Wahyu Mijaya.
"Ini demi kebaikan semua pihak jangan sampai jadi rame dan isu-isu negatif mengenai penunjukkan Pj Bupati Cirebon ini dan mengundang situasi tidak kondusif di lingkungan Pemprov Jabar maupun masyarakat Jabar," ujar Abah Nana.
Abah Nana mengemukakan pihaknya bukan menyangsikan kredibilitas Wahyu Mijaya, namun ada kejanggalan dalam prosesnya mengapa bisa "ujug-ujug" ditunjuk menjadi Pj Bupati Cirebon di saat beberapa hari PPDB Jabar dimulai dan dalam pelaksanaannya peranan Kadisdik Jabar sangat dibutuhkan.
"Dipastikan Pj Gubernur Bet kaget dan tidak mengira Wahyu jadi Pj Bupati Cirebon," ujar Abah Nana.
Seperti diberitakan roemahmedia.com sebelumnya, Gubernur Jabar Bey T Machmudin dikabarkan kaget dan tidak menduga kalau Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya ditunjuk Kemendagri menjadi Pj Bupati Cirebon.
Dikabarkan pula, penunjukkan Wahyu jadi Pj Bupati tidak sesuai dengan nama-nama usulan pejabat yang diajukan Bey ke Kemendagri.
Hal ini memang cukup beralasan mengingat Pemprov Jabar baru saja Kick Off Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA/SMK.
Peran Kepala Disdik Jabar tentu sangat vital untuk melaksanakan penyelenggaraan PPDB 2024 tersebut.
Namun, apa mau dikata , penunjukkan penjabat kepala daerah merupakan kewenangan Kemendagri, pihak Gubernur hanyalah sekadar memberikan ajuan calon penjabat bupati/walikota.
Bey pun gerak cepat segera menunjuk Kasatpol PP Jabar M Ade Afriandi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Jabar.
Sebelumnya, kick off PPDB 2024 Jabar ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, dan Kajati Jabar, sekaligus Kick Off PPDB 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/5/2024).
Namun, sembilan hari kemudian Wahyu Mijaya ditunjuk Kemendagri jadi Pj Bupati Cirebon dan harus dilantik oleh Pj Gubernur Jabar Bey T Machmudin berdasarkan Keputusan Mendagri RI Nomor: 100.2.1.3 - 1075, di Gedung Sate Jumat (17/5/2024).
Bey dalam sambutannya sempat menyentil Wahyu yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Jabar diharapkan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh terbaik dan terhindar dari kecurangan.
"Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, saya harapkan Kabupaten Cirebon menjadi contoh terbaik dalam PPDB tahun ini," ucapnya.
Sedangkan Kasatpol PP Jabar M Ade Afriandi membenarkan dirinya ditunjuk Pj Gubernur Jabar menjadi Plh Kadisdik Jabar. "Sebagai ASN kita harus siap diberikan tugas dan Saya akan berusaha sebaik-baiknya menjalankan amanah ini," ujar Ade melalui pesan singkat WhatsApp-nya, Minggu malam 19/5/2024.
Ade pun akan bergerak cepat melaksanakan tugasnya terutama pelaksanaan PPDB 2024 yang sudah kick off.
Pendaftaran PPDB 2024 tahap 1 dimulai tanggal 3 Juni 2024. Pendaftaran dilakukan secara daring di aplikasi Sapawarga dan _website_ Dinas Pendidikan Jabar.
Untuk aplikasi, pendaftar bisa menggunakan Sapawarga atau pun _website_ Dinas Pendidikan Jabar. Semua ada dalam satu tempat sampai pengaduan ada di situ.
Untuk tahap 1 ini dikhususkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Total kuota PPDB 2024 baik sekolah negeri dan swasta lebih dari 700.000.
Kuota untuk negeri 300.000-an, total dengan sekolah swasta jadi 700.000-an. Sekarang perbedaannya pada tahap satu menggunakan zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu, selebihnya di tahap dua.
