BANDUNG,- Permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi isu nasional, harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan pusat mengingat banyaknya kasus keracunan. Termasuk di wilayah Cirebon dan Kabupaten Bandung Barat.
"Evaluasi mendalam diperlukan untuk pencegahan dari persoalan tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, belum lama ini.
Menurut Ono, dari mulai proses masak-memasak, distribusi, penyajian, hingga penentuan menu harus ada evaluasi mendalam dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, lanjut Ono, instrumen pemerintah daerah pun perlu dilibatkan, bukan hanya pasca kejadian keracunan tetapi mitigasinya selama proses pelaksanaan MBG pun harus terlibat. Maka dari itu, pencegahan terhadap situasi keracunan bisa diantisipasi lebih awal.
Sedangkan kaitan soal efisiensi anggaran, Ono lebih mendukung adanya kebijakan work from home (WFH-red) bagi ASN agar bisa sejalan dengan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk salah satunya mengurangi biaya listrik dan anggaran makan minum.
“Gaji pokok dan tunjangan kinerja ASN sudah ada peraturannya dan kewenangannya ada di daerah masing-masing, sesuai dengan kinerja tanpa mengurangi kualitas dari kerjaannya itu sendiri,” pungkas Ono.
Ono Surono Minta Pemerintah Pusat Lakukan Evaluasi Mendalam Program MBG
