Tingginya Angka Perceraian Jadi Sorotan Diskusi Komisi B DPRD Jabar-Mahasiswa IPB

BANDUNG,- Tingginya angka perceraian di Jabar menjadi Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskusi Komisi V DPRD Jawa Barat bareng mahasiswa IPB University, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat , Kota Bandung, Senin (10/11/2025). Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah yang menerima sekaligus memimpin diskusi bareng tersebut. Mahasiswa IPB yang hadir dari program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor (IPB) University. Diskusi tersebut membahas isu-isu terkait dinamika keluarga, dan kebijakan serta kesejahteraan keluarga, termasuk masalah anak dan masyarakat di tengah pembangunan di Jabar. Menurut Siti Muntamah, langkah awal mengenai tingginya angka perceraian di Jabar, Komisi V DPRD Jawa Barat memanggil dinas terkait untuk memastikan akar persoalannya. Pihaknya juga ingin masyarakat tahu bahwa sudah ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam upaya membangun keluarga harmonis. Ia menegaskan, Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong penambahan anggaran bagi dinas yang menangani isu keluarga agar program pembangunan dan perlindungan keluarga dapat berjalan lebih optimal. “Kita ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat," ujarnya. DPRD Jawa Barat akan terus memperkuat kebijakan pembangunan dan kualitas keluarga, termasuk kesejahteraan keluarga dan isu dinamika keluarga ditengah pembangunan di Jabar. “Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga,” jelas Siti Muntamah. Dalam diskusi, pihaknya juga menyoroti berbagai permasalahan sosial yang masih terjadi seperti seperti kasus kekerasan terhadap anak, gangguan mental. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kebijakan atau program pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari segi pelaksanaan maupun dukungan anggaran. Komisi V DPRD Jawa Barat bersama mahasiswa IPB melakukan sharing langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penduduk terbesar dengan jumlah keluarga yang paling banyak, sekaligus persoalannya sangat banyak pula. "Harus dimulai dari peraturan daerah yang ada, apakah perlu dievaluasi atau harus ada revisi atau tambahan," pungkas Siti Muntamah.