BANDUNG,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scam di Jabar.
Terlebih lagi, Jabar menjadi provinsi dengan tingkat aduan tertinggi scam di Indonesia mencapai 6.957 laporan selama September 2025.
“Saya prihatin Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi tingkat pengaduan scam secara nasional, ini perlu respon cepat dari pemerintah,” ujar Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip, Kota Bandung, Kamis, (13/11/2025).
Menurut Tetep Abdulatip, pemerintah harus merespon cepat atas aduan scam dengan penanganan dan penindakan yang tepat.
Tetep menilai langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah pertama memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Pemerintah bisa juga aktif melakukan kampanye berkelanjutan agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan berbasis digital dan sejenisnya,” kata Tetep.
Literasi dan inklusi keuangan sangat penting bagi masyarakat, karena bagaimana pun masyarakat hari ini sangat mudah mengakses internet dan produk keuangan digital.
Masyarakat harus dibekali, diedukasi, disadarkan tentang literasi digital, keuangan apalagi ditengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja hari ini. Nampaknya edukasi adalah upaya preventif untuk menekan tingginya angka aduan scam di Jabar.
Selain itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penguatan regulasi termasuk penegakkan hukum.
Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan untuk mengurangi angka scam dan sejenisnya. Kemudian pemerintah diharapkan menindak tegas bagi pelaku scam.
“DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah membuat regulasi sesuai kewenangan untuk melindungi masyarakat, Kita akan kaji kewenangan daerah agar bisa melahirkan aturan yang melindungi masyarakat,” ucapnya.
Kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat pun mendorong pemerintah untuk menyediakan akses kredit formal yang lebih mudah dan terjangkau untuk mereduksi tingginya angka scam di Jabar.
Pihaknya mendorong pemerintah memperluas program kredit inklusif dan mudah diakses seperti Kredit Mesra dari Bank BJB, disertai pelatihan dan pendampingan keterampilan bagi penerima manfaat.
“Bantuan atau pinjaman tanpa pelatihan dan pendampingan tidak akan efektif. Warga harus diberi skill agar dapat memanfaatkan program dengan baik,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas keuangan ilegal agar lebih efektif.
Soal Satgas, terpenting aktifasi dari Satgas tersebut. Jangan sampai Satgas itu hanya dibentuk saja tapi tidak ada aksinya.***
Komisi III DPRD Jabar Soroti Jabar Tertinggi Aduan Penipuan Keuangan Digital
