BANDUNG,- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat selama ini rutin menerima tambahan modal dari pemerintah provinsi, sehingga keberadaannya diharapkan mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi daerah sekaligus menambah sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.
Apabila fungsi tersebut terlaksana secara optimal, maka BUMD dapat memberikan dorongan yang lebih besar bagi peningkatan PAD.
Untuk mewujudkan hal itu, BUMD di Jawa Barat memiliki ruang memadai untuk diandalkan dalam menjalankan berbagai bidang usaha yang masuk dalam cakupannya.
Keberadaannya memang dibentuk untuk menjalankan mandat strategis, mulai dari layanan air minum, sektor keuangan daerah, energi, hingga berbagai bidang jasa serta perdagangan.
Sejumlah dorongan tersebut bahkan sudah diterapkan salah satu BUMD, yakni bank BJB, yang dinilai mampu menjalankan perannya dengan cukup kuat.
Penjelasan itu dipaparkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah Sulaeman, ketika memberikan keterangannya kepada media beberapa waktu lalu.
Heri menuturkan bahwa Komisi III DPRD Jabar mencatat salah satu langkah inovatif dari bank BJB adalah penyaluran kredit bagi pelaku usaha yang masuk dalam program MBG.
"Dengan keterlibatan dalam program tersebut bank BJB merupakan bank daerah pertama yang masuk dalam virtual account yaitu rekening tampungan BGN, " kata Heri.
Ia juga menambahkan bahwa peran bank tersebut dalam program MBG memberikan dampak yang terasa.
Dari sisi pelaku usaha pengelola MBG, program ini menjadi bentuk dukungan konkret untuk memperkuat akses permodalan mereka.
Sementara bagi bank BJB, keterlibatan dalam program tersebut mampu mendorong peningkatan kredit produktif, yang sampai September 2025 berada pada angka Rp 142,89 triliun.
Sebagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk pelaku usaha MBG, kata Heri, bank BJB turut menghadirkan sejumlah kemudahan, termasuk pemanfaatan tempat SPPG sebagai jaminan untuk pengajuan bantuan kredit.
Heri Ukasah Apresiasi penyaluran kredit BJB bagi pelaku usaha program MBG
