KDM Nonaktifkan Kepala Samsat Soetta, Begini Pendapat Ketua DPRD Jabar Buky

BANDUNG,- "Langkah cepat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam merespons polemik di lingkungan Samsat dengan menonaktifkan sementara kepala Samsat sebagai bagian dari strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Demikian Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, saat dimintai pendapatnya oleh awak media, belum lama ini. Menurut Buky, kebijakan tersebut merupakan kewenangan penuh gubernur dalam mengelola jajaran birokrasi sekaligus mencerminkan keseriusan dalam membenahi sektor pajak daerah yang menjadi salah satu tulang punggung penerimaan daerah. Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan rekam jejak kebijakan sebelumnya yang dinilai berhasil, termasuk kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendongkrak penerimaan daerah. “Ini bagian dari upaya meningkatkan PAD. Pengalaman Pak Gubernur sebelumnya juga menunjukkan langkah-langkah berani seperti penghapusan tunggakan pajak dinilai efektif,” ujar Buky. Buky menegaskan, terkait pemberian sanksi terhadap pejabat di lingkungan Samsat sepenuhnya menjadi ranah gubernur sebagai kepala daerah yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan di internal pemerintahan. Meski demikian, DPRD Jawa Barat tetap menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif, baik bagi peningkatan pelayanan publik maupun optimalisasi penerimaan daerah. Ia menambahkan, pembenahan di sektor Samsat tidak hanya menyangkut aspek kedisiplinan aparatur, tetapi juga perlu menyentuh sistem pelayanan agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik awal reformasi birokrasi di sektor perpajakan daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin meningkat. Lebih lanjut, Buky mendorong agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Samsat di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk memperkuat pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi digital. “Dengan langkah yang terukur dan konsisten, kami optimistis potensi PAD dari sektor pajak kendaraan bisa lebih maksimal, sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat,” pungkasnya.