| BANDUNG,- Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Ir.Irfan Suryanagara,M.IPol yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap tegas partainya. Hal itu seiring dengan langkah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI yang secara tegas menolak adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
“Apa yang dilakukan Demokrat itu sudah tepat dan sejalan dengan Pusat FSP TSK – SPSI Federasi Serikat Pekerja Tektil, Sandang & Kulit Seluruh Indonesia,” kata Irfan, Senin (5/10/2020).
Irfan berharap sikap penolakan ini juga diikuti oleh partai partai lain di Senayan.
“Harapan kami ya RUU ini dibatalkan, karena belum tepat untuk diterapkan sekarang apalagi kondisi ekonomi masih terdampak covid-19,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Irfan, pihaknya mendukung seluruh lapisan-lapisan yang bergerak bersama dengan memberi semangat baru bergerak terus untuk melakukan pergerakan penolakan yang digelar mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.
“Semoga seluruh elemen dan DPP Partai Demokrat yang turun langsung menolak Omnibus Law diikuti hingga tingkat daerah,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI secara tegas menolak adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ada beberapa alasan Demokrat menolak diundangkannya Omnibus Law antara lain RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19. Ketimbang melakukan perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja.
“Partai Demokrat meminta prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi.
Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat,” tegasnya. (os)
Partai Demokrat Tolak RUU CiptaKer, Irfan Suryanagara: RUU ini Harus Dibatalkan !
