Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Masih "Nunggu Waktu" Kaitan rapor Kinerja KDM tahun 2025

BANDUNG,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono masih menunggu waktu untuk memberikan rapor Kinerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi selama tahun 2025. Pihaknya tak hanya mengandalkan laporan Badan Pusat Statistik yang kemungkinan keluar akhir Desember 2025 ini, namun juga akan mencakup data riil di lapangan. "Selain dari BPS, Saya telah menyampaikan gagasan agar dilakukan pendataan berbasis desa, jadi kita akan tahu kondisi riil seluruh desa di Jabar, bukan hanya dengan metode sampling," ujar Ono pada pertemuan Evaluasi Akhir Tahun 2025 dengan Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) Jabar, di Roof top DPRD Jabar, Senin 29/12/2025. Ono yang kembali terpilih jadi Ketua DPD PDIP Jabar menyoroti beberapa gebrakan kebijakan Dedi Mulyadi yang menyita perhatian publik. Kebijakan tahun 2025 itu seperti dihilangkannya kucuran bantuan ke pesantren, larangan studi tur, penutupan tambang, penghapusan bantuan keuangan kab/kota, moratorium pemberhentian izin properti, program Barak Militer, serta penghentian kerjasama dengan Media, pembongkaran bangunan liar di sempadan sungai dan penertiban lahan konservasi. "Banyak gebrakan kebijakan yang dilakukan KDM terutama kaitan isu lingkungan, pembangunan infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan yang menarik perhatian publik," jelasnya. Ono melanjutkan, tahun 2026 KDM tetap prioritaskan program berbasis lingkungan, pemetaan kembali tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, serta normalisasi sungai . "Sektor infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih jadi prioritas," jelas Ono. Seperti alokasi bantuan ke pesantren, tahun depan juga berubah. Bentuknya tak lagi hibah, melainkan menjadi program beasiswa santri. Namun, tahun 2025 Program bea siswa santri pada prakteknya ternyata kendala penyerapan anggaran karena soal data siswa atau santri yang kurang mampu. “Data pesantren yang di bawah Kemenag itu ternyata masih kurang baik. Ini ke depan perlu diperbaiki,” cetusnya. Ono melanjutkan, kebijakan berikutnya yang menjadi perhatian adalah terkait BPMU untuk sekolah swasta. Konsepnya senada, yakni berubah menjadi beasiswa kurang mampu. “Ini pun juga butuh sebuah proses pendataan bukan hanya berdasarkan DTSEN. Karena kamibmasih banyak mendapati rakyat yang tidak mampu ternyata tidak masuk dalam DTSEN,” tuturnya. Ono berharap di 2026 nanti kolaborasi antara Pemprov dan DPRD Jabar berjalan makin baik, sehingga pembangunan berbagai sektor di Jabar berjalan dengan baik. "Saya tidak kritikan keras lagi di medsos karena sudah ada komunikasi dengan Gubernur KDM," ujar Ono saat ditanya soal kini jarang postingan kritikan keras lagi ke KDM di akun medsosnya.