Free Palestine Network Gelar Aksi Dukung Iran Lawan Israel dan AS

BANDUNG,- Free Palestine Network (FPN) melakukan aksi serentak di berbagai kota di seluruh Indonesia, Minggu, 8 Maret 2026. Di antaranya aksi FPN digelar di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Kendari, Baubau, Tarakan dan Majene. Di Jakarta aksi dipusatkan di depan kedutaan besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Selain membawa beragam poster, massa FPN membentangkan spanduk besar bertuliskan "Dukung Iran Lawan Israel-AS". "Sebagaimana dua bulan lalu kami aksi di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas dengan Venezuela, maka kali pun kami aksi seluruh Indonesia bersolidaritas dengan Republik Islam Iran," ungkap Furqan AMC, Sekjen Free Palestine Network (FPN). "Ketika kami mendukung Palestina melawan praktek apartheid dan genosida oleh Israel, maka dengan semangat yang sama FPN juga mendukung Iran melawan agresi militer zionisme Israel dan Amerika Serikat (AS)," tegas Furqan. Lebih lanjut Furqan menjelaskan, serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik lslam Iran. Sementara itu Republik Islam Iran punya hak yang sah dan "legitimate" untuk membela diri dan membalas serangan milter zionis Israel dan AS tersebut sesuai pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Republik Islam Iran menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran dengan memberikan respon yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis lsrael dan Amerika Serikat. "Arogansi dan kesewenang-wenangan AS dan Zionis Israel tidak bisa dibiarkan. Dunia harus segera menghentikannya. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Indonesia harus berdiri dengan tegas bersolidaritas dan mendukung Republik Islam Iran mempertahankan kedaulatannya. Solidaritas dan dukungan tersebut harus ditunjukkan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas Furqan. "Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut mandiri dan berdaulat dalam menyikapi konflik yang ada. Dan sikap kita tersebut harus segaris dengan amanat pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tegas Furqan. "Politik bebas aktif jangan ditafsirkan menjadi politik oportunis tanpa ketegasan sikap membela yang tertindas, karena garis politik luar negeri bebas aktif itu lahir dari rahim revolusi Indonesia melawan kolonialisme dan inperialisme," tambah Furqan. Furqan menekankan, pada kesempatan aksi ini, Free Palestine Network (FPN) menegaskan kepada pemerintah Indonesia agar: 1. Mengutuk agresi militer Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang telah membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan banyak korban lainnya, serta tunjukkan dengan tegas solidaritas dan dukungan terhadap bangsa Iran yang berjuang membela kedaulatan bangsanya. 2. Terlibat aktif menjaga ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (1945). Salah satunya bisa dengan mengambil kepeloporan untuk menyelenggarakan Konferensi Darurat Tingkat Tinggi di Indonesia, guna menggalang solidaritas Bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin guna mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung perjuangan Republik Islam Iran membela kedaulatan bangsanya dari agresi militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Indonesia punya modal sejarah dengan kepeloporan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang telah mendorong 40 bangsa lebih merdeka. Satu-satunya bangsa yang hadir pada konferensi di Bandung tersebut yang belum merdeka adalah Palestina. Karena itu kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita semua. 3. Keluar dari BoP (Board of Peace) karena lembaga tersebut berpotensi melangkahi PBB dan melanggar kedaulatan Indonesia yang disubordinatkan di bawah individu Donald Trump yang menunjuk dirinya sebagai ketua seumur hidup lembaga tersebut. Keikutsertaan Indonesia di BoP juga berpotensi mengaburkan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada klausul tegas dalam piagam BoP yang menjamin kemerdekaan Palestina. BoP dikhawatirkan hanya menjadi langkah tipu muslihat Donald Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida di Gaza dengan mencoba mengkapitalisasi wilayah tersebut menjadi proyek properti pengusaha-pengusaha transnasional. 4. Batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang berat sebelah dan berpotensi merugikan Indonesia serta beresiko mengancam kedaulatan bangsa.