GNPKRI Jabar: Permintaan Naik TPP Sebagian Kepala OPD Tidak Etis & Sakiti PNS Pemprov Jabar

BANDUNG,- GNPKRI Jabar Soroti Permintaan Kenaikan TPP sebagian Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan beban kerja berat, dinilai sangat tidak etis dan menyakiti PNS dan CPNS Pemprov Jabar. "Sangat tidak etis minta kenaikan TPP bagi OPD yang dianggap beban berat, semua OPD memiliki beban dan tanggung jawab yang sama Oleh karena itu hak dan kewajibannya juga sama," ujar Ketua Gerakan Nasional GNPKRI Jabar Abah Nana, Senin 26/01/2026. Di sisi lain, para PNS CPNS tengah berharap TPP segera cair karena sebagian besar sedangkan dalam kondisi tercekik kebutuhan hidup. Setahun penerapan efisiensi menyebabkan penurunan kondisi ekonomi PNS dan CPNS Pemprov Jabar karena finansial mereka sudah terkuras. " Eh ini malah ada permintaan menaikkan sebagian Kepala OPD yang disinyalir menghambat pencairan TPP karena harus ada izin Kemendagri," ujar Abah Nana. Seperti yang telah diberitakan roemahmedia sebelumnya, adanya informasi TPP telat cair akibat dari usulan Pemprov Jabar ingin menaikkan TPP bagi Kepala Dinas Strategis tertentu yang kerjanya meningkatan infrastruktur dan cukup berat. Di sisi lain, Abah Nana juga mengemukakan semestinya yang dikejar bukan soal kenaikan TPP tetapi harusnya para Kepala OPD tersebut mengejar kinerja positifnya. Masalah kasus gagal bayar sejumlah proyek senilai Rp 621 Miliar APBD Jabar 2025 menunjukkan Tata Kelola Pemerintahan amburadul, yakni mulai dari perencana, pendapatan sampai pengelolaan keuangan. Ini akibat para Kepala OPD tersebut yang disebut punya beban kerja berat terindikasi tidak mampu menjalankan tupoksi, yaitu Kepala Bapeda, Bapenda dan BPKAD . "Yang saya tahu Kepala Bapenda dan BPKAD rekrutmen Gubenur KDM, yang awalnya diharapkan jadi andalan mampu membentuk tim solid namun kenyataannya tidak berjalan optimal," jelas Abah Nana. Abah Nana juga dalam beberapa kesempatan memperingatkan kesuksesan Gubernur Jabar KDM akan tersandung oleh para pembantu dekatnya, dalam hal ini pejabat "TAP" ( Tim Asal Purwakarta), jika KDM tidak bertindak tegas bagi yang berkinerja buruk. Sebelumnya, GNPKRI Jabar meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Diminta jangan sungkan untuk bertindak tegas mencopot Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jabar Asep Supriatna dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Norman Nugraha. "KDM Berani tidak copot kedua pejabat tersebut, Atau sungkan karena sudah dekat dan sudah lama membantu kerja KDM?" tanya Abah Nana. Abah Nana meminta Kemendagri untuk tidak mengabulkan permintaan kenaikan TPP sebagian Kepala OPD tersebut, karena akan menjadi preseden buruk.